bLog punya wiedz

Biaya pendidikan yang digelontorkan ke sekolah, baik yang dari pemerintah pusat maupun daerah rentan masalah. Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Serang dalam penelitiannya menemukan sejumlah permasalahan dalam tujuh biaya pendidikan yang disalurkan ke sekolah, yakni dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi, block grant, rehab sekolah dari APBD, bantuan operasional (BOS), BOS Buku, dan BOS Pendamping.

Citra Haryati, Tim Survey Pattiro, menyebutkan masalah umum yang dialami di antaranya ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan utama sekolah dan ada kebocoran dalam alokasi. “Karena banyaknya proposal pengajuan sementara anggaran terbatas, maka muncul lobi proposal dan uang terima kasih pada saat pengalokasian. Masalah ini banyak ditemukan untuk biaya pendidikan jenis investasi, misalnya untuk rehab sekolah,” terang Citra, pada seminar daerah bertajuk ‘Efektivitas dan Akuntabilitas Pembiayaan Pelayanan Pendidikan’, di Hotel Le Dian, Selasa (10/6).

Citra menambahkan, dari sisi penyaluran, permasalahan yang sering muncul adalah masalah keterlambatan penyaluran, penyimpangan dari aturan, dan kebocoran anggaran. Sementara dari sisi penggunaan, lanjut Citra, ditemukan potongan dana di luar aturan, belanja yang tak sesuai peruntukan, dan ketidakwajaran hasil belanja dibandingkan harga yang dikeluarkan. “Potongan dana di luar aturan kita temukan karena ada oknum-oknum yang meminta jatah. Bahkan jumlahnya ada yang fantastis, misalnya kita temukan sampai Rp 800 ribu,” ujarnya.

Dari sisi pelaporan, Pattiro juga menemukan sejumlah permasalahan. Citra mengungkapkan, hampir 80 persen laporan biaya pendidikan tidak sesuai dengan belanja sebenarnya, rendahnya transparansi di tingkat internal, hingga muncul kebocoran anggaran pada saat pelaporan. “Dalam pelaporan kita sampai menemukan sekolah yang memiliki lebih dari dua macam laporan untuk satu kegiatan,” ungkapnya.

Menyikapi kondisi ini, Citra menegaskan, masalah anggaran pendidikan tidak hanya pada besarannya saja tapi pada efektivitas dan akuntabilitas penggunaannya. “Pemenuhan anggaran 20 persen memang penting, tapi kita melihat seberapa efektifkah penggunaan anggaran. Karena anggaran yang besar tidak menjamin kualitas,” ujarnya.

Diinformasikan, penelitian ini dilakukan Pattiro dengan menggunakan metode multiple random sampling dengan jumlah sampel 20 sekolah di Kabupaten/Kota Serang, sejak Februari hingga Juni 2008. Metode pengambilan data menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam.

Sementara itu, Anwar Arifin, anggota Komisi X DPR RI menyebutkan, dana pendidikan pada APBN 2007 sudah mencapai Rp 145,9 triliun atau sekitar 19,1 persen dari total APBN. “Namun perlu dicatat, Depdiknas dan Depag belum memiliki program jelas, tepat sasaran, dan tepat waktu dalam penggunaan anggaran. Makanya DPR, Bappenas, dan Departemen Keuangan belum bersemangat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar lagi,” ungkapnya. (qizink)

• 
• 
• 
• 
•